 |
| Susan Jasmine Zulkifli, lurah baru yang terpilih dari Lelang Jabatan. |
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan permintaan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, soal penolakan mereka dipimpin Lurah non muslim, Susan Jasmine Zulkifli. Lurah baru ini merupakan salah satu lurah yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah, beberapa waktu lalu.
Susan, seorang Kristen Protestan, berada di antara 311 dari kecamatan dan kabupaten pemimpin Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Juni.
Namun, lebih dari sebulan setelah pelantikan dirinya, sebagian warga Lenteng Agung pergi ke Balai Kota untuk menyampaikan petisi menuntut agar pemerintah kota menggantikannya.
Para perwakilan warga menyerahkan daftar 2.300 nama dan 1.500 fotokopi KTP untuk mendukung permohonannya. Mereka menuntut agar Pemrov Jakarta mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung.
Namun, lebih dari sebulan setelah pelantikan dirinya, sebagian warga Lenteng Agung pergi ke Balai Kota untuk menyampaikan petisi menuntut agar pemerintah kota menggantikannya.
Para perwakilan warga menyerahkan daftar 2.300 nama dan 1.500 fotokopi KTP untuk mendukung permohonannya. Mereka menuntut agar Pemrov Jakarta mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung.
Warga mengatakan bahwa tidak masuk akal mereka memiliki seorang pemimpin non-Muslim sebagai pemimpin mereka. Sebelumnya semua lurah beragama Muslim.
Mereka berpendapat bahwa hal itu akan menjadi canggung bagi warga Muslim untuk memiliki Susan sebagai pemimpin mereka, karena dia tidak akan bisa mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh 22 masjid, 59 mushola (rumah doa) dan ratusan majelis talim (kelompok ajaran Islam) di kecamatan mereka.
Susan menanggapi petisi tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan acara keagamaan karena dia akan menghormati mayoritas Muslim di kecamatan.
"Saya pasti akan bergabung dengan acara-acara seperti jika warga memungkinkan saya, tetapi beberapa warga mengatakan kepada saya bahwa dalam Islam non-Muslim dilarang memasuki masjid atau musholla," katanya. "Namun, saya selalu akan mengirim wakil kepala saya atau pejabat lain untuk bergabung acara tersebut."
"Prioritas pertama bagi kami adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dengan membentuk layanan satu atap untuk KTP dan kartu kesehatan di lantai satu kantor kami," katanya, menambahkan bahwa prioritas yang lain membersihkan Sungai Ciliwung di kecamatan dan relokasi PKL untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
إرسال تعليق